Siapkah Indonesia Hadapi 4G LTE? Kalau Siap, Inilah Resiko yang akan Dihadapi...

12/24/2015 06:26:00 am Ikhalid "Ian" Rizqy Al Raihan 0 Comments



Globalisasi sudah sejak lama merambah nadi kehidupan masyarakat Indonesia. Globalisasi masuk dengan borderless trade, perdagangan tanpa batas. Perdagangan inilah yang membuat banyak barang-barang luar negeri berdatangan ke negeri kita. Bukan sekedar datang, semua peralatan sudah semakin dilengkapi dengan berbagai fitur modern. Tak ayal barang-barang yang kita jamah sehari-hari semakin canggih. Contohnya handphone. Handphone jaman baheula gedenya kayak batu bata. Makin lama ukurannya semakin kecil, namun layarnya cuman muat sebaris tulisan dan hanya bisa dipakai telepon dan SMS. Sekarang, layarnya mekin lebar, tombolnya menghilang dan fungsinya makin canggih; buat SMS, teleponan, sosial media sampe bisa jualan pake hp.
Karena HP semakin canggih, operator telekomunikasi di Indonesia berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya. Demi menarik minat pelanggan, para penyedia jasa tak sungkan-sungkan melebarkan wilayah kekuasaannya, eh...jangkauannya ke seluruh penjuru nusantara. Layanan yang dibuat pun semakin kekinian. Karena fokus pelanggan saat ini kepada internet di HP, maka operator mencoba untuk memuaskan mereka di sektor ini. Mulai menawarkan paket internet murah sampai yang agak mahalan tapi koneksinya cepat bak kereta api dijajakan dengan gencar.
Salah satu yang lagi ngetrend adalah paket 4G LTE. Ini adalah generasi keenam dari sejarah telekomunikasi dunia. 4G menjanjikan internet super cepat. Nonton YouTube tak lagi harus nunggu lagi buffering yang lamanya bisa buat ngerjain tugas presentasi dari mulai pendahuluan sampai daftar pustaka. Bersosmed ria tak juga jadi masalah. Berbagi hal-hal yang terjadi saat ini seperti mengedipkan mata. Untuk mengetahui yang terjadi di luar sana, tinggal buka HP, dan berita yang terjadi saat itu juga.
4G memberikan dampak positif bagi penggunanya. Namun para pengguna harus sanggup menanggung resiko dan kerugian dari hal ini. Segalanya di dunia ini memang tak lepas dari baik-buruk dan untung-rugi. Berikut ini beberapa dampak negatif yang harus diterima konsumen jaringan 4G. Sebagaimana yang dilansir jalantikus.com, inilah hasilnya:
1.       Jaringan operator belum mencakup semua daerah
Semua operator mungkin tak ragu memperluas jaringannya demi kepuasan pelanggan. Namun untuk 4G, para operator akan coba-coba dahulu. Wilayah percobaannya hanya mencakup kota-kota besar di Indonesia. Untuk para pengguna di daerah, nampaknya harus bersabar shobrun jamil untuk menunnggu kedatangan jaringan ini. But wait, jangankan untuk jaringan 4G, jaringan HSDPA, HSPA, 3G atau apalah namanya saja masih banyak yang tidak menjangkau daerah-daerah di Indonesia. Contohnya saja di kampusku, kampus yang terletak di kota kecil di ujung barat Jawa Timur dan terkenal dengan kesenian Reog. Di kampusku saja, jaringan HSDPA terkadang susah ditemui. Teman-teman harus ngoyo melambaikan HP atau naik ke atap asrama untuk mencari sinyal yang kuat. Mungkin karena lokasi kampus yang mewah...mepet sawah maksudnya...membuat para operator mungkin ogah melirik daerah itu. Lagian siapa juga yang mau mainan facebook di tengah sawah. Mungkin inilah yang membuat para konsumen di daerah harus benar-benar sabar.
2.       Harga yang mahal
Harga menentukan kualitas. Itulah ungkapan yang lumrah dalam istilah bisnis. Bisnis telekomunikasi pun seperti itu. Semakin baik koneksi, semakin mahal harga yang harus dibayar. Begitu 4G LTE tiba, bersiaplah untuk merogoh kantong dalam-dalam sampai mengorek celengan untuk membeli paket internet 4G.
Berikut ini daftar tarif internet 4G LTE di Indonesia, sumber: www.gadgetgan.com
Operator
Harga
Kuota/30 Hari
Keterangan
Telkomsel
– Simpati
Rp 80 ribu
2 GB
Kuota berlaku 24 jam, bonus 3 film dari Moovigo
– As/Loop
Rp 60 ribu
1,3 GB
Indosat
Rp 49.900
Total 3,5 GB
Total adalah akumulasi Kuota Utama, Kuota Siang (09.00-17.00) dan Kuota Malam (01.00 – 06.00)
Rp 59.900
Total 5 GB
Rp 79.900
Total 7,5 GB
Rp 99.900
Total 9,5 GB
Rp 199.900
Total 20,5 GB
XL
Rp 100 ribu
Total 3,5 GB
Total adalah akumulasi kuota 4G dengan 2G/3G
Rp 200 ribu
Total 8 GB
Rp 300 ribu
Total 14 GB
Rp 50 Ribu
500 MB – 1 GB
Smartfren
Rp 60 Ribu
Total 1 GB – 4 GB
Total merupakan akumulasi kuota dengan bonus. Paket merupakan gabungan antara kuota telepon dan SMS. Paket Rp 50 ribu tidak dapat bonus.
Rp 100 ribu
Total 1 GB – 10 GB
Rp 150 ribu
Total 1 GB – 18 GB
Operator
Harga
Unlimited/30 Hari
Keterangan
Indosat Unlimited
Rp 100 ribu
FUP 2 GB/30 Hari
Bila melebihi kuota FUP, kecepatan turun jadi 16 kpbs.
Rp 50 ribu
FUP 500 MB/30 Hari
Smartfren Unlimited
Rp 75 ribu
unlimited tanpa FUP
Tanpa FUP, hanya bisa dipakai untuk bundling Andromax dan tidak bisa untuk tethering.

3.       Belum semua provider menyediakan.
Jaringan ini baru muncul sekitar 2013 lalu di Indonesia. Jaringan pertama yang menyiapkannya adalah Bolt dengan mengeluarkan modem 4G. Setelah itu, menyusul para provider tenar di Indonesia, seperti Telkomsel, XL, Indosat Ooreedoo dan Smartfren. Tapi ada satu yang ketinggalan, yaitu 3. (kebetulan ane pake 3 juga, hehehe..). 3 belum mengeluakan paket internet 4G. Kabarnya dia akan mengeluarkan paket internetnya pada tahun 2016.
4.       Mental belum siap
Kalau ini kembali ke masinng-masing individu. Maksudnya adalah jika pelanggan terbiasa dengan internet lambat, kemudian jaringan 4G LTE datang, maka ia akan tergiur dengan kecepatannya. Nantinya mungkin si pelanggan akan menggunakannya untuk YouTube atau live streaming bola, seperti yang ane sering lakukan. Terlalu sering akan membuat kuota cepat habis dan akhirnya kembali ke poin 3.
5.       Mengakibatkan kecanduan HP
Kalau ini juga sama seperti poin no.4, kembali ke masing-masing individu. Kalau memang awalnya kecanduan HP, pada era 4G ini mungkin akan lebih kecanduan. Dengan koneksi supercepat, si pengguna tak akan lepas dari HP. Yang tadinya bangun tidur pegang HP nanti tidur pun pegang HP. Yang awalnya cuma buat sosmed, sekarang buat nonton streaming.
Pada akhirnya, semua akan kembali ke penghujung kata, semua kembali ke masing-masing individu. Siapa yang memanfaatkannya dengan bijak maka dia mendapatkan keuntungan dari jaringan ini. Akan tetapi, siapa yang tidak memanfaatkannya dengan bijak, maka dia akan merugi. Cara terbaik untuk menggunakan jaringan supercepat adalah memakainya dengan tepat dan hemat agar kerugian-kerugian yang ada dapat diminimalisir.
Sumber:
http://www.gadgetgan.com/berikut-daftar-tarif-4g-lte-dari-semua-operator-seluler-di-indonesia/22356/

0 Comments:

KONTRIBUSI PNMHII XXVII UNTUK KAMPUS MAHASISWA SANTRI

11/21/2015 10:49:00 pm Ikhalid "Ian" Rizqy Al Raihan 0 Comments

Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII) adalah pertemuan rutin tahunan seluruh himpunan mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (FKMHII). Pada tahun ini, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan acara yang berlangsung dari tanggal 15-20 November 2015. Dalam acara ini, seluruh utusan mahasiswa jurusan HI dari seluruh universitas di Indonesia bertemu untuk bertukar pikiran, menjalin silaturrahim dan membuka relasi dengan mahasiswa dari kampus lain.
Sejatinya acara tahunan FKMHII diadakan 2 kali setahun. Acara ini merupakan acara inti dari pertemuan rutin forum. Acara pra inti disebut Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PSNMHII) yang pada tahun ini diselenggarakan di Universitas Brawijaya, Malang. Semoga dalam kesempatan lain delegasi HI Unida Gontor mampu mengikuti acara ini.
Tema acara PNMHII tahun ini adalah “Re-Actualizing and Revitalizing Indonesia as Maritime Country Toward Maritime Fulcrum”. Kali ini, tema kemaritiman Indonesia akan dibahas mengingat kekuatan Indonesia sebagai negara maritim. Pertemuan ini akan membahas secara detail kemampuan Indonesia sebagai negara maritim apalagi Presiden baru Joko Widodo memfokuskan programnya kepada kemaritiman Indonesia. Program ini terbagi menjadi tiga pilar inti: Pilar politik dan kemanan, pilar ekonomi dan pilar sosial budaya.
Demi memperkokoh kemaritiman, Indonesia kiranya perlu memperkuat lini politik dan keamanan melalui Politik Luar Negeri dan dinamika diplomasi Indonesia. Hal ini akan menambah citra baik di mata internasional dan menjadikan Indonesia diperhitungkan dalam peta politik internasional sebagai poros maritim dunia. Dalam bidang perekonomian, Indonesia harus mampu bersaing dalam perekonomian internasional mengingat Indonesia termasuk strategis dalam peta perdagangan dunia. Indonesia harus mandiri dalam memperkuat ekonomi dengan menumbuhkan sektor usaha kecil menengah (UKM) dan sektor yang berkaitan dengan kemaritiman. Politik, ekonomi dan keamanan tak cukup. Perlu pengembangan manusia berkarakter sehingga mampu mempromosikan kapabilitas Indonesia sebagai negara maritim. Sehingga implementasi program Jokowi dapat terealisasikan dengan baik.
Ada beberapa agenda besar dalam pertemuan mahasiswa HI terbesar se-Indonesia ini. Di antaranya adalah seminar, diskusi ilmiah, sidang forum dan Short Diplomatic Course. Seminar menjadi acara pembukaan dalam rentetan acara ini. Seminar berlangsung selama 3 hari dengan berbagai narasumber.
Selanjutnya acara sidang forum yang merupakan inti acara. Sidang yang dilaksanakan 2 tahun sekali ini merupakan majelis tertinggi Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (FKMHII). Sidang ini membahas program keforuman selama setahun dan kemajuan forum yang akan datang agar FKMHII memberikan dampak positif bagi negara dan bangsa.
Acara lain yang tak kalah penting adalah Short Diplomatic Course. Acara simulasi sidang PBB atau institusi internasional lain sebenarnya sering diadakan oleh universitas atau institusi pendidikan lain. Namun tak salah jika agenda ini diadakan untuk melatih diplomatic skill para delegasi. Tak hanya itu, agenda ini dapat menjadi percontohan bagi universitas lain untuk mengadakan acara serupa. Dalam acara ini, setiap delegasi akan merepresentasikan negara-negara atau organisasi internasional untuk membahas isu-isu kontemporer yang akan dibahas dalam konferensi tersebut.
Agenda menarik lainnya adalah Join Statement Forum. Agenda ini merupakan forum untuk merumuskan sikap mahasiswa HI Indonesia dalam menyuarakan pendapat terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dalam forum ini, delegasi akan berkelompok sesuai bidang yang ditentukan dan berdiskusi menentukan sikap dan pendapat terkait politik yang terjadi saat ini. Perumusan pernyataan ini dilakukan bersama tim ahli pembuat kebijakan dan nantinya akan dirumuskan menjadi draf komunike. Draf inilah yang akan disampaikan kepada instansi pemerintahan terkait demi perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Tajuk JSF ini mengikuti tajuk PNMHII yang saat ini adalah kemaritiman Indonesia.
Diskusi ilmiah merupakan salah satu agenda wajib PNMHII. Dalam acara ini, mahasiswa akan memabahas permasalahan sesuai dengan tema PNMHII tahun ini. Peserta menjelaskan permasalahan yang ada dengan kerangka teori dan solusi untuk masyarakat. Dalam acara ini, peserta mempresentasikan dan mendiskusikan makalah dengan bantuan dosen pembimbing. Tujuan acara ini adalah untuk mewadahi mahasiswa dalam berbudaya ilmiah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.
Dalam PNMHII kali ini terdapat agenda baru, yakni New International Relations Professioanlism Courses. Agenda ini merupakan agenda baru karena banyaknya mahasiswa HI yang perlu mengerti lapangan pekerjaan mereka setelah lulus nanti. Dalam sesi ini, para praktisi di bidang-bidang tertentu berbagi pengalaman tentang pekerjaan, memberikan kursus singkat pekerjaan tersebut dan berbagi kiat-kiat memilih profesi tersebut dan menjalaninya. Beberapa bidang profesi yang akan menjadi objek kursus adalah bisnis, jurnalistik, entrepeneurship dan public relations. Mahasiswa HI perlu mengikuti kursus ini untuk membuka gambaran tentang pekerjaan yang dia inginkan selain diplomat mengigngat lulusan HI semakin bertmbah dan kesempatan menjadi diplomat semakin sedikit karena pemerimaan Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan tiap tahun.
Adanya agenda rutin ini dapat memberikan kontribusi bagi program studi dan HMP dan kampus secara umumnya. Melalui acara ini, mahasiswa dapat bertemu dengan mahasiswa lain dari seluruh Indonesia dan juga bertukar pengalaman. Sesuai pesan Bapak Dekan KH. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi bahwa kita harus selalu urunan, baik urunan ide, pengalaman dan pikiran. Di sinilah wadah urunan mahasiswa HI Unida Gontor dengan mahasiswa HI se-Indonesia. Tak hanya ilmu, semua pengalaman dan perasaan menjadi mahasiswa HI dituangkan di acara ini. Kegiatan-kegiatan dan acara yang mereka adakan juga mampu ditiru dan dimodifikasi agar menjadi kegaitan prodi dan HMP yang akan meningkatkan mutu dan nilai universitas.
Selain itu, agenda-agenda dalam kegiatan ini melatih mahasiswa untuk berpikir kritis menanggapi hal-hal domestik, regional maupun internasional. Dalam acara ini, banyak disajikan agenda ilmiah yang menuntut mahasiswa merespons pembahasan dengan cepat dan mudah diterima. Soft skill mahasiswa HI juga dilatih dalam acara ini. Bagaimana seseorang berkomunikasi, mengutarakan pendapat dan bernegosiasi diajarkan melalui praktek dengan adanya diskusi, Diplomatic Course dll.
Adapaun dampak positif dari acara ini untuk kampus khusunya untuk prodi dan HMP adalah nama universitas akan terdengar dengan kehadiran utusannya. Universitas perlu mengutus delegasi mahasiswa selain untuk menambah pengalaman delegasi, juga untuk memperkenalkan universitas serta prodi kepada dunia luar. Dampak lain adalah prodi dan HMP mempunyai informasi bagaimana mengadakan acara-acara keorganisasian dan akademik sehingga mampu meniru dan memodifikasikan acara tersebut dengan tujuan mempromosikan universitas untuk masyarakat dan menambah nilai akreditasi universitas. Dampak lanjut adalah dengan adanya acara-acara di kampus, daerah kabupaten Ponorogo dapat menjadi rujukan kegiatan kampus bagi mahasiswa Indonesia dan Jawa Timur.


0 Comments:

Strategi Pondok Modern Gontor dalam Memerangi Diskriminasi Etnis

11/02/2015 12:09:00 am Ikhalid "Ian" Rizqy Al Raihan 0 Comments

Ikhalid Rizqy Al Raihan (Finalis Call for Essay Indonesian Youth Summit 2015)
Diskriminasi etnis bukanlah perkara baru di Indonesia. Masalah ini sudah terjadi sejak era Orde Lama. Saat itu, pembangunan yang diadakan di Indonesia terpusat di wilayah pulau Jawa namun tersisih di pulau-pulau lain. hal ini mungkin masih terjadi di pulau-pulau kecil di negeri ini seperti di kepulauan Nusa Tenggara. Mungkin ini tak bisa dipungkiri karena infrastruktur yang ada kurang memadai, tetapi ini akan menimbulkan kecemburuan dari masyarakat kepulauan terhadap masyarakat pulau-pulau besar khususnya pulau Jawa yang dianggap poros negara.  Masih ingat dalam benak kita semua kericuhan yang terjadi pada akhir masa kepemimpinan Soeharto. Para perusuh membakar rumah-rumah milik warga etnis minoritas Tionghoa. Tak hanya itu, setelah Soeharto menggantikan presiden Soekarno, presiden melakukan pembersihan terhadap para pelaku dan yang tertuduh anggota PKI. Kala itu, warga etnis Tionghoa menjadi korban. Rumah mereka dibakar dan anggota keluarga ditangkap. Peristiwa ini terjadi di kota-kota di tanah air.
Di zaman modern seperti ini, diskriminasi etnis masih tidak mampu lepas dari masyarakat kita. Masyarakat modern pun masih memiliki kepercayaan terhadap sifat umum suatu etnis padahal mereka lekat dengan kemodernan yang mengutamakan pengetahuan dibandingkan kepercayaan. contoh yang ada adalah pandangan masyarkat terhadap masyarakat suku Batak yang dianggap pelit dan pandangan masyarakat terhadap masyarakat suku-suku di Papua yang dikenal kasar. Maka diskriminasi terus berkembang dan tak terhindarkan. Seperti yang terjadi di Yogyakarta. Menurut cerita dari teman-teman yang berdomisili di sana, masyarakat sana resah dengan keberadaan masyarakat pendatang dari Papua yang menjarah minimarket di sana. Bahkan salah seorang teman saya yang menimba ilmu di kota budaya itu turut menjadi korban kejahatan. Dengan pelaku yang berciri-ciri berambut keriting dan berkulit hitam, diindikasikan pelakunya adalah salah satu dari kelompok pendatang dari timur tersebut. Akibatnya kelompok itu disisihkan dalam masyarakat Yogyakarta. Bahkan seorang teman lain pernah memajang foto profil di-BBMnya yang bertuliskan “Jangan ke Jogja Kalau Buat Rusuh” seakan menyindir para pendatang yang “mengacaukan” ketentraman masyarakat Yogyakarta. Itulah salah satu bentuk diskriminasi dalam masyarakat modern saat ini.
Dalam ilmu psikologi sosial, diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang berakar pada stereotip. Stereotip sendiri adalah pandangan singkat terhadap anggota suatu kelompok berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok tersebut dan pemberian sifat kepada seseorang dari sifat-sifat yang ada dari sebagian anggota kelompok. Setelah stereotip terbentuk, akan timbul prasangka, yakni memperkirakan sifat individu target stereotip dengan sifat-sifat umum kelompok tersebut. Setelah prasangka, tumbuhlah diskriminasi. Diskriminasi sendiri merupakan perlakuan yang berbeda terhadap target prasangka.
Diskriminasi berdampak negatif terhadap sistem sosial masyarakat. Kecemburuan sosial, kesenjangan, bahkan degradasi moral akan terjadi dalam masyarakat. Dalam diskriminasi terdapat macam-macam bentuk penindasan, baik yang dilakukan secara fisik atau psikis. Penganiayaan, kekerasan dan perampasan hanya segelintir dari praktek diskriminasi. Terlebih masalah etnis, sasaran diskriminasi adalah penduduk yang berlainan suku bangsa dengan masyarakat mayoritas. Mayoritas lebis dominan maka akan mempunya power lebih dibanding minoritas dan lebih kuat untuk melakukan penindasan terhadap golongan minoritas. Namun jika minoritas kuat maka akan terjadi bentrokan antar suku.
. Bentuk-bentuk diskriminasi bermacam-macam. Ada yang berupa pemisahan hak-hak masyarakat tertentu dalam ruang publik. Diskriminasi ini yang paling banyak terjadi di lapangan karena bentuknya bukan berupa kekerasan fisik namun akan “menusuk” korban diskriminasi. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1950-an sampai 1960-an. Pemerintah saat itu menerapkan kebijakan segregasi yaitu diskriminasi atau pemisahan berdasarkan warna kulit. Implementasinya adalah setiap fasilitas umum yang ada dipisahkan menurut warna kulitnya. Warga kulit putih, misalnya, menggunakan fasilitas air minum yang bersih dan istimewa. Sedangkan warga kulit hitam menggunakan yang kotor dan berlumut. Ada pula yang berbentuk diskriminasi fisik. Seperti pembakaran rumah warga Tionghoa di Jakarta pada waktu krisis moneter 1997.
 Kedua bentuk ini sama menyakitkan bagi korban diskriminasi. Harta, fisik, dan perasaan mereka akan terampas. Selain itu, kesempatan mereka untuk berkecimpung di masyarakat akan berkurang bahkan hilang. Padahal di zaman modern ini, semua orang berkesempatan untuk hadir di ruang publik dan menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi mengapa seseorang tidak dapat melakukan hal sedemikian rupa hanya karena perbedaan etnis? Inilah yang seharusnya dipertanyakan oleh kita sebagai para pemuda. Keragaman etnis memang hal yang lumrah terjadi dan tidak akan mampu dibendung apalagi pada era yang semakin canggih, yang membuat kita mampu mengenal etnis lain dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk pergi ke tempat asalnya namun cukup dengan membuka laptop atau HP kita. Era yang menjadikan kita mampu berkenalan dan berinteraksi dengan kawan kita di ujung pulau sana dengan cepat. Mau tak mau kita akan mengenal keragaman budaya dari berbagai macam suku. Kita boleh menggeneralisasikan sifat-sifat masyarakat suatu suku. Akan tetapi itu semua harus digunakan untuk menjaga agar kita bisa bergaul dengan seseorang yang berbeda suku. Bukan untuk menciptakan stereotip dalam masyarakat. Maka, diskriminasi sudah usang dan tidak lagi relevan dengan  kemodernan yang diusung saat ini.
Pemuda Indonesia pada zaman dahulu telah berjuang untuk mempersatukan Indonesia tanpa mengenal etnis. Perumusan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dilakukan mahasiswa dan pemuda di ruang kuliah, bukan di kantor ataupun aula besar nan mewah. Perjuangan pemuda Indonesia dalam mempertahankan negaranya tak terbantahkan. Ingatlah sekelompok pemuda bahkan nekat mendesak Presiden Soekarno untuk segera memprlokamasikan kemerdekaannya. Jalur diplomasi juga dilalui pemuda kala itu. Moh. Roem, salah seorang pionir diplomat Indonesia yang memimpin perjanjian Roem-Royen pada 14 April-17 Mei 1949. Tak banyak yang tahu jika ia memimpin perjanjian tersebut pada usia muda seperti kita saat ini, 20 tahun! Maka tak heran pemuda Indonesia pada zaman kemerdekaan diakui oleh segenap lapisan masyarakat karena perjuangan mereka yang gigih dan tak kenal lelah. Apakah kita sebagai pemuda saat ini harus terpecah bela dan terkotak-kotak akibat provokasi yang tak tahu sebabnya. Miris apabila kita mampu dihasut para provokator. Pemuda dahulu rela menurunkan ego dan kedaerahannya demi kesatuan negara, masak kita sebagai penerus bangsa rela terpecah hanya karena kedaerahan?
Kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya selama menjadi santri di Pondok Modern Darussalam Gontor. Bukan bermaksud mendiskreditkan yang lain tetapi hanya sekadar berbagi pengalaman. Selain itu, Gontor mampu mendidik dan membina santri-santrinya dari berbagai daerah dengan keragaman suku dan etnis tanpa diskriminasi dan dapat dikatakan sukses. Bukti tersebut adalah tidak ada konflik etnis yang terjadi di sini baik yang dilakukan individu maupun kelompok.


Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan basis pendidikan Islam yang telah ada sejak lama. Pendidikan selalu ada dan berjalan 24 jam nonstop. Masjid merupakan pusat pendidikan bagi para santrinya. Selain masjid, asrama juga sarana pelatihan dan pendidikan bagi santri-santrinya. Di dalam asrama, santri belajar mengenal dan memahami temannya dari daerah lain, mengurus kebutuhannya sendiri dan mengorganisasikan kehidupan dalam asrama itu sendiri. Di dalam asrama juga, santri akan mengerti keragaman budaya negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Santri yang tinggal tidak hanya berasal dari kota sekitar pesantren, tetapi juga dari luar kota bahkan di luar pulau sekalipun. Hal sedemikian rupa diatur oleh sistem yang ada demi kesejahteraan santri dan keberlangsungan hidup para santri. Kegiatan-kegiatan yang ada beroientasi pada kemasyarakatan.
Dalam melawan diskriminasi etnis, Gontor memilik strategi yang sudah diterapkan sejak lama dan terbukti jika diukur dari pola kehidupan santrinya. Sejak awal, santri diajarkan untuk bersosialisasi dengan teman-teman dari berbagai macam daerah. Mereka dipersatukan dengan asrama yang sama dan berbahasa yang sama, Arab dan Inggris. Santri pun tidak diprkenankan bergaul dengan teman sedaerahnya lebih dari tiga orang. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dari luar dan sterotip buruk dari santri lain di luar daerahnya. Asrama pun diatur agar santri mengenal teman di luar daerahnya.
Dalam setiap kegaitan, semua masyarakat Gontor diperlakukan sama. Tidak ada yang perlakuan khusus bagi setiap santri. Tidak ada si A yang dari daerah A yang diperlakukan baik namun si B disuruh-suruh dan di-bully karena berasal dari daerah lain. Semua guru dan pembimbing asrama wajib membimbing semua santri tanpa pandang daerah atau suku apapun. Santri yang ketahuan melanggar akan dihukum sesuai dengan pelanggaran. Bagi yang ketahuan berbahsa daerah dalam kegiatan sehari-hari, akan dikenakan sanksi menghafal kosakata tertentu dalam bahasa Arab atau Inggris. Lebih parah lagi apabila berbicara bahasa daerah apalagi bersama teman satu domisilinya. Akan dikenakan sanksi berat, bisa disuruh berpidato atau melakukan percakapan dengan bahasa resmi agar menjadi pelajaran bagi santri lain. Hampir tidak ada santri yang tinggal dalam satu kamar di asrama dengan teman satu domisili lebih dari tiga orang. Semua dicampur agar santri dapat berbaur. Di sana memang ada organisasi kedaerahan yang biasa disebut konsulat, tetapi dibentuknya konsulat-konsulat bertujuan memperkuat silaturahim antar daerah, mempermudah kontrol pembimbing terhadap santri, dan wadah koordinasi agenda yang akan mereka laksanakan di daerah masing-masing. Bukan untuk menyebarkan bibit-bibit provokasi antar suku dan daerah. Di sinilah pemimpin organisasi sangat aktif dalam membina anggota agar tidak merecoki urusan organisasi kedaerahan lain. Apabila terjadi perselisihan antar konsulat, akan diselesaikan dengan musyarawarah untuk memecahkan masalah.

Mungkin hanya beberapa trik di atas yang dapat dilaksanakan meski tak sempurna atau meniru Gontor. Akan tetapi, beberapa dari langkah tersebut dapat diterapkan di masyarakat kita. Seluruh lapisan masysrakat baik dari masyarakt asli maupun pendatang harus aktif dalam setiap kegiatan masyarakat. Pemimpin atau tetua masyarakat harus tetap aktif dalam menyatukan masyarakat yang dia pimpin. Sanksi dapat ia jatuhkan bagi setiap masyarakat atau ormas yang melakukan pelanggaran dan meresahkan masyarakat, seperti membuat keonaran atau memprovokasi. Sanksi yang ada harus menimbulkan efek jera semisal membersihkan lingkungan. Sanksi tegas pun dapat dikeluarkan, seperti pencabutan izin organisasi atau pembekuan organisasi tersebut.
 Organisasi kedaerahan yang ada di lingkungan mahasiswa hendaknya membuat kegiatan positif yang menunjukkan citra baik dari suku tersebut, contoh kontes budaya, perlombaan dll. Selain itu, ia juga harus bekerjasama dengan perkumpulan lain semisal kelompok kajian, klub kesenian atau mungkin organisasi kedaerahan lain untuk membentuk kegiatan lain yang bersifat etnis. Sebagai contoh adalah kajian budaya suatu suku, perlombaan olahraga antar kelompok atau pementasan seni budaya daerah. Hal ini merupakan kegiatan-kegiatan postif yang dilakukan setiap pemuda demi mengisi kekosongan daripada harus melakukan tindak kejahatan. Dengan ini pandangan masyarakat akan etnis tersebut akan membaik dan stereotip yang melahirkan diskriminasi akan berkurang.

  

0 Comments:

Dinamika Politik Era Demokrasi Terpimpin

2/05/2015 09:06:00 pm Ikhalid "Ian" Rizqy Al Raihan 0 Comments


a.       Sekilas tentang Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin merupakan era politik Indonesia setelah berakhirnya era Demokrasi Parlementer.Sistem demokrasi terpimin lahir setelah konstituante gagal merancang UUD tetap, dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 (Mahfud,2012;159). Dekrit Presiden ini ditetapkan sendiri oleh presiden Sukarno di kala situas politik Indsonesia kacau setelah konstituante tidak mampu menyelesaikan tugas mereka membuat undang-undang. Undang-undang yang berlaku pada masa demokrasi parlementer adalah UUDS 1950 (Undang-undang Dasar Sementara 1950). Pada masa itu, kabinet berganti sebanyak 7 kali selama 9 tahun meskipun sukses menyelenggarakan Pemilu 1955 secara tertib dan adil sampai diklaim sebagai pemilu yang paling bersih dalam sejarah.Sistem ini lahir sebagai bentuk pelurusan atau perbaikan terhadap demokrasi liberal. Sistem ini digagas oleh presiden demi menyalamatkan politik nasional yang saat itu masih tidak kondusif. Menurut Mahfud,M.D, Demokrasi terpimpin merupakan penolakan terhadap sistem yang berlaku sebelumnya, ketika politik sangat ditentukan oleh politik partai-partai melalui sistem free fight (Mahfud, 2012:159). Faktor penolakan ini selain karena sering jatuhnya kabinet, juga banyak pemberontakan-pemberontakan dan gerakan separatis yang melanda kala itu, seperti DI/TII, APRA dsb. Faktor diatas yang memicu dimunculkannya demokrasi terpimpin.Demokrasi terpimpin lebih menekankan pada keputusan berasal dari musyawarah melalui DPR. Pengambilan keputusan bersifat musyawarah mufakat dan semangat gotong royong yang selalu dicanangkan oleh Presiden Sukarno. Namun dalam realitanya, DPR sebagai pelaksana musyawarah seringkali tidak mencapai kata mufakat dan mementingkan golongan masing-masinghingga akhirnya keputusan di tangan presiden. Hal ini yang di kemudian hari menyebabkan pemerintahan masa ini dikenal masa dengan kepemimpinan otoriter.Definisi demokrasi terpimpin banyak dikemukakan oleh Sukarno pada beberapa kesempatan. Pada pudato kenegaraan 17 Agustus 1959, beliau mengungkapkan inti dari demokrasi terpimpin; di antaranya adalah: pertama, tiap orang diwajibkan berbakti pada kepentingan umum, bangsa dan negara, kedua, tiap orang mendapat kehidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara. Sementara itu, Syafii Maarif menyebutkan bawa Sukarno menguraikan definsi tersebut hingga duabelas definisi. Salah satunya adalah, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Mahfud, 2012:140).

b.      Langkah Politik dan Pemerintahan
Langkah awal Presiden Sukarno dalam bidang pemerintahan adalah selain membubarkan konstituante, juga melantik kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 153 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno selaku kepala negara dan kepala pemerintahan (Thoha, 2012:131). Langkah berrikutnya adalah menjadikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai dasar hukum.
Namun politik Indonesia padsa masa ini banyak diwarnai dengan penyimpangan dan penyelewengan bahkan dilakukan oleh presiden sendiri. Contohnya adalah ketika presiden membubarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum dan menggantinya dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (MPRGR). Menjadikan MPRGR sebagai pembantu pemerintah, dan mengurangi fungsi kontrol (Budiardjo,2008:130). Melemahkan peran partai politik; kecuali PKI yang merupakan pendukung pemerintah. Bahkan Bung Karno menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup sebagaiman tercantum dalam Ketetapan MPRS No.III/1963. Padahal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali (Budiardjo, 2008:129).

c.       Antara Bung Karno, AD dan PKI
Masa demokrasi terpimpin dikenal pula dengan slogan NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Jargon inilah yang sering digaungkan Bung Karno dalam politiknya. Dari sinilah PKI sebagai basis komunis di Indonesia mulai menguasai peran pemerintah. Dimulai dari dibentuknya Front Nasional oleh Bung Karno yang dijadikan basis penggalangan massa oleh PKI (Budiardjo,2008:129). Dari slogan ini pulalah, tiga kekuatan politik yang bernaung di bawahnya berusaha membagi kaplingan di beberapa departeman pemerintahan (They are building a block in the government buraeaucracy) (Thoha, 2012:29). Tiga kekuatan ini pul yang saling menentang terwujudnya demokrasi terpimpin. Masyumi dan Partai Katolik serta daerah-daerah bergolak menolaknya dengan tegas. Sedangkan PSI, NU, PSII, dan Parkindo menolak secara berhati-hati, namun PKI dan memberikan dukungan kuat (Mahfud, 2012:141). Pada masa ini pulalah, pemerintah mulai terlihat memihak kepada salah satu golongan politik Nasakom. Terbukti ketika peristiwa G/30-S/PKI, jabatan penting pemerintahan banyak diduduki PKI. Alasan utama PKI bisa berperan adalah karena pimpinannya D.N Aidit membangun kembali melalui jalan damai atau bekerja sesuai demokrasi liberal dan ikut serta dalam pemilu sampai memperoleh suara besar.
Angkatan Darat semakin menambah persaingan politik antar tiga kekuatan. Militer mendapatkan legitimasinya melalui konsensus tentang Dewan Nasional sehingga militer mampu merambah ke ranah politik. Oleh karena itulah, peran partai politik semakin melemah; kecuali PKI. PKI sendiri dibutuhkan demi menghadapi Angkatan Darat yang berusaha menyainginya dan menggalang dukungan massa. Angkatan Darat membutuhkan Sukarno untuk mendapat legitimasi. Sukarno sendiri membutuhkan keduanya agar kekuatan PKI tidak terlalu besar. Maka ada hubungan tarik menarik kekuasaan antara ketiga kekuatan politik Indonesia    Referensi
  1. Budiardjo, Miriam, Prof, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
  2. Mahfud MD, Moh,Prof. DR, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
  3. Thoha, Miftah, Prof, DR, MPA, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

0 Comments: