Budaya Antre, Pendidikan Kepribadian Gontor yang Unik

1/31/2016 02:28:00 pm Ikhalid "Ian" Rizqy Al Raihan 0 Comments





Mengantre adalah kebiasaan yang paling membosankan menurut kebanyakan orang. Mengantre akan membuang waktu dan membuat badan capek. Kadangkala kita sudah capek-capek mengantre namun tetap kehabisan. Sebagai contoh ketika musim mudik lebaran, banyak pemudik mengantre di loket stasiun kereta untuk membeli tiket. Bahkan ada yang rela bermalam demi selembar tiket untuk pulang kampung. Meskipun lama-lama mengantre, tetap saja ada yang kehabisan tiket. Tak pelak ini menimbulkan kekecewaan dan amarah bagi mereka yang bermalam dan berdiri di loket kereta.

Bagi santri Gontor, mengantre bisa dikatakan menjadi kebiasaan sehari-hari. Setelah bangun tidur, mereka antre di tempat wudhu untuk berwudhu menjelang shalat subuh. Setelah shalat subuh, mereka mempersiapkan diri menjelang masuk kelas. Setelah sekitar pukul 06.30, mereka yang sudah siap untuk masuk kelas pagi itu mulai madi dan sarapan di dapur masing-masing. Bagi yang belum mandi, mereka akan bergegas ke kamar mandi. Di kamar mandi, lagi-lagi mereka mengantre untuk masuk kamar mandi. Begitu pula yang sedang sarapan, mereka juga berdiri di depan loket dapur untuk mendapat jatah sarapan. Antrean di dapur pun mengular bahkan sampai ke pintu dapur. Setelah sarapan, mereka bersegera menuju kelas. Bagi mereka yang datang tepat waktu, mereka akan duduk di kelas dengan tenang. Tetapi, bagi yang terlambat datang, siap-siap akan menerima hukuman dari staf KMI. Hukumannya bermacam-macam, mulai dari push-up, dijewer telinganya, sampai namanya ditulis di blacklist (daftar pelanggaran). Untuk mendapat hukuman sekalipun, mereka juga harus mengantre. Dalam satu pagi, para santri harus mengantre 3-4 kali.
Suasana antrean santri mengambil makan di Gontor (sumber: www.kaliakbar.com)

Ada hal unik di Gontor sebelum liburan. Para santri yang ingin pulang harus melengkapi persyaratan liburan berupa kwitansi-kwitansi tanda lunas pembayaran. Kwitansi-kwitansi ini harus diserahkan ke Bendahara OPPM dan panitia liburan pada waktu yang ditentukan, yaitu sore hari menjelang liburan. Untuk menyerahkan kwitansi saja, santri harus ngoyo mengantre sejak setelah shalat Ashar. Tak tanggung-tanggung, antrean santri saat itu sangat panjang. Antrean membentang dari teras masjid jami’ sampai tempat penyerahan di Gedung Olahraga di ujung timur pondok. Santri juga diwajibkan untuk berambut pendek dan rapi menjelang perpulangan. Untuk merapikan rambut, santri mencukur rambut mereka di tempat yang telah pondok tentukan, yaitu di bawah gedung Santiniketan. Karena tukang cukur yang sedikit, para santri lagi-lagi rela mengantre. Tempat cukur yang sempit membuat antrean memanjang, mungkin sampai samping gedung Madrasah.
Antrean cukur rambut yang dapat dijumpai sebelum liburan santri Gontor (sumber: Gontorgaphy)

Mengantre memang merupakan hal yang remeh dan membosankan. Tetapi bagi Gontor, ini merupakan sebuah media pendidikan, khususya pendidikan mental. Para santri dilatih untuk sabar selama mengantre. Bagi yang tidak sabar, mereka akan marah-marah sendiri, mengumpat temannya atau petugas yang bersangkutan, atau keluar antrean. Mereka yang sabar akan mengobrol dengan temannya atau membaca buku. Para santri juga diajarkan untuk memanfaatkan waktu luang. Terkadang ditemukan santri yang menunggu antrean dengan membaca buku atau menulis kosakata di buku kecilnya. Maka, budaya antre di Gontor merupakan pendidikan karakter yang unik dan jarang ditemukan di lembaga pendidikan lain.

0 Comments:

Pramuka sebagai Bentuk Pendidikan Kepribadian a la Gontor

1/30/2016 01:51:00 pm Ikhalid "Ian" Rizqy Al Raihan 0 Comments

Barisan para peserta Lomba Perkemahan Penggalang dan Penegak (LP3) 2014.


Gontor mengutamakan pendidikan kepribadian dalam mendidik santri-santrinya. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk mencetak kader-kader pemimpin ummat. Dalam mendidik mental, Gontor tidak hanya memberikan teori, namun juga mendidik dengan praktik. Penugasan-penugasan yang diadakan merupakan pelatihan karakter santri-santrinya. Seorang santri yang ditugaskan untuk menjadi piket malam, misalnya, dituntut untuk tidak tidur semalaman demi menjaga keamanan pondok. Santri tersebut dilatih untuk bertanggungjawab  kepada pondok dalam keamanannya di malam hari. Ketika terjadi kehilangan di area yang ia jaga, pasti santri yang berjaga di tempat tersebut akan dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi apabila ia terbukti lalai dalam mengerjakan tugasnya. Dari satu contoh ini, dapat disimpulkan bahwa Gontor melatih santrinya untuk menumbulkan mental-mental pemimpin dari diri mereka.
Salah satu contoh yang ingin pendidikan kepribadian yang ingin saya angkat dalam pembahasan kali ini adalah kepramukan. Kegiatan pramuka di Gontor berlangsung setiap hari Kamis dari setelah shalat Zhuhur sampai adzan Ashar berkumandang. Di dalam latihan pramuka, para santri dilatih skill-skill kepramukaan, seperti latihan morse, semaphore, tali temali dan sandi-sandi. Dalam latihan pramuka, santri dibagi ke dalam 10 gugus depan (gudep) dan di setiap gudep dibagi kembali ke beberapa regu yang masing-masing regu terdapat ± 10 orang santri. Setiap gugus depan dipimpin oleh seorang pembina gugus depan (bindep) dan menaungi pembina-pembina satuan. Seluruh gugus depan dikoordasikan oleh Koordinator Gerakan Pramuka dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan, seperti latihan, perlengkapan latihan dan kegiatan-kegiatan lain di luar latihan.
Setiap gugus depan memiliki pasukan khusus (pasus). Para pasukan khusus dilatih langsung oleh bindep di setiap gugus depannya. Mereka mendapat porsi latihan lebih banyak dari anggota pramuka lainnya, kurang lebih 4 kali seminggu. Mereka juga akan berbaur dengan pramuka lain di latihan rutin hari Kamis. Di sana, mereka akan berlatih bersama dan membantu pembina satuan. Mereka juga akan berkompetisi dengan pasus dari gudep lain. Perlombaan kepramukaan biasanya rutin tiga tahun sekali, yakni Lomba Tingkat (LT), Scout Olympiade untuk ranah antar gudep di Gontor dan Lomba Perkemahan Penggalang dan Penegak (LP3); perlombaan perkemahan antar gudep dan pondok Gontor cabang serta pondok alumni se-Indonesia. Selain itu, pasus melakukan kegiatan lain di dalam gudep mereka semisal lomba antara dua gudep, hiking, shalat sunnah bersama, dan belajar menjelang ujian.
Lomba pionering, salah satu kompetisi bagi Pasukan Khusus (Pasus).
Di tingkat gugus depan sendiri ada kompetisi untuk para anggota non-pasus. Ada Perkemahan Kamis-Jumat (Perkajum) dan perlombaan-perlombaan antar asrama atau antar gudep bagi para anggota. Perkajum biasanya diadakan 3-4 kali per semester. Pesertanya bisa dari para pasus atau para anggota secara bergilir. Perlombaan-perlombaan bagi anggota biasanya bertepatan dengan Scout Olympiade bagi pasus. Kegiatan kepramukaan lain di luar gugus depan ialah Satuan Karya (Saka) Bhayangkara, SAR Dirgantara, Dewan Kerja Koordinator (DKK), Pasukan Garuda (Pasga) dll. Gontor juga mengirim utusannya untuk berlomba di lomba perkemahan di tingkat nasional dan internasional. Terakhir, Gontor mengirim utusan untuk Minangkabau Internasional Scout Camp (MISC) di Sumatera Barat pada tanggal 23-28 Desember 2015.
Dalam latihan kepramukaan, para santri berlatih macam-macam skill kepramukaan yang tidak mereka dapatkan di kelas. Di balik itu, para santri dilatih untuk mengasah mental-skill. Mereka dilatih untuk berdisiplin, disiplin waktu dan pakaian. Setiap latihan, mereka harus berseragam pramuka lengkap dengan atributnya dan harus datang tepat waktu. Mereka juga dilatih untuk bisa mengembangkan potensi diri melalui latihan-latihan. Kebersamaan mereka dalam regu juga dilatih; bagaimana agar latihan terasa menyenangkan dan berkesan. Jiwa kompetisi mereka juga dilatih dalam setiap perlombaan. Perlombaan yang merupakan ujian menuntut mereka untuk mengeluarkan kemampuan puncaknya. Rasa sportifitas mereka pun dilatih, dilatih untuk berlapang dada menerima hasil keputusan para juri.
Tak hanya para anggota, pembina satuan, bindep dan Koordinator juga dilatih. Mereka dilatih agar mampu mengorganisasikan kegiatan agar kepramukaan membawa hasil bagi para anggota. Mereka juga dilatih agar mampu melatih para anggota dengan baik. Yang terpenting adalah kepemimpinan mereka juga dilatih. Pembina satuan dilatih untuk memimpin dan membina para regu dan Koordinator serta bindep dilatih untuk memimpin dan membina para pramuka. Dari seluruh kegiatan ini, santri Gontor dalam sekali latihan kepramukaan telah berlatih untuk mengembangkan mental dan akhlak mereka. Bayangkan dalam sebulan berlatih pramuka mereka berlatih minimal 4 kali dalam sebulan, 4 kali pula mental dan kepribadian mereka dilatih.

0 Comments:

Pemikiran Politik Islam Abad Pertengahan

1/29/2016 10:37:00 pm Ikhalid "Ian" Rizqy Al Raihan 0 Comments


a.    Pembukaan
Politik merupakan pembahasan yang selalu menimbulkan perdebatan sejak zaman Romawi klasik. Perdebatan ini lumrah terjadi karena beberapa sebab. Perbedaan seorang ahli dalam mengobservasi realita, keadaan lingkungan dan perkembangan sejarah melatarbelakangi perdebatan-perdebatan tersebut. Perdebatan ini meliputi kriteria sebuah negara, pemimpin dan syarat-syarat lain. Perdebatan tentang sebuah pemikiran politik tak hanya antara pemikiran klasik dan kontemporer, namun juga antar pemikir sezaman. Pemikiran Plato berbeda dengan Aristoteles begitu pula antara Marx dan Adam Smith.
Politik Islam merupakan sebuah kajian yang masih berjalan hingga saat ini. Meskipun praktiknya sangat jarang ditemukan, masih banyak ulama yang mengkaji studi ini. Bidang kajian politik Islam masih hangat karena perkembangan politik Timur Tengah saat ini. Politik Timur Tengah saat ini tengah berolak dan Islam saat ini menjadi bahan stigma negatif dari dunia Barat. Di tengah cercaan dan hinaan terhadap Islam, timbullah beberapa ulama yang ingin mengkaji tentang Islam dari berbagai segi dan bergerak untuk membangkitkan Islam. Mereka yang bergerak ini tak hanya dari Timur Tengah, tetapi mereka lahir dari berbagai penjuru dunia. Maka perdebatan lagi-lagi muncul di kalangan para tokoh Islam kontemporer.
Pemikiran politik Islam sejatinya sudah berkembang sejak zaman Rasulullah saw. Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar dalam politik Islam walaupun belum ada literatur yang memuatnya di zaman itu. Rasulullah lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan politis selama beliau berdakwah. Keputusan beliau dalam memindahkan Hajar Aswad, Piagam Madinaah dan Hudaibiyah menjadi bukti konkrit Rasulullah juga melakukan aktivitas politik. Hal ini diteruskan oleh para Khulafa al-rasyidin dengan membentuk lembaga-lembaga baru. Sebagai contoh Umar bin Khattab yang membentuk lembaga kehakiman dan membentuk Ahl al-Hill wa-l ‘aqd.
Pemikiran-pemikiran politik Islam baru berkembang setelah masa Khulafa al-rasyidin.  Para pemikir politik Islam kebanyakan merupakan para ulama yang pernah berguru pada sahabat Nabi atau penasihat kerajaan. Hasil ijtihad mereka telah menelurkan karya-karya politik yang terhitung maju di zamannya, seperti Mukaddimah-nya Ibnu Khaldun dan As-Siyasah al-Syar’iyyah milik Ibnu Taimiyah.

b.      Pembahasan
1.      Ide dan pemikiran para tokoh politik
Para tokoh politik Islam masa klasik dan pertengahan telah banyak menyumbangkan karyanya dalam bisang politik dan pemerintahan. Salah satunya adalah tentang negara utama (al-madinah al-fadhilah) yang dijelaskan oleh al-Farabi. Al-Farabi yang lahir di Turki ini banyak terinspirasi dari filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles khususnya dalam teori asal-usul negara. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan orang lain atau bermasyarakat sebab manusia tidak dapat mendapatkan kesempurnaan untuk dirinya sendirian.[1] Maka ia membutuhkan pertolongan orang lain dalam mencapai apa yang dibuthkannya.
Tentang kota utama, al-Farabi mengkualifikasikan kota-kota menjadi beberapa kota, yaitu:
    I.            Kota utama (al-madinah al-fadhilah), menurut al-Farabi, kota utama ibarat tubuh manusia yang sehat dan utuh dan bekerjasama untuk kesempurnaan hidup dan kesehatannya.[2] Di dalam negara terdapat kelompok-kelompok yang bekerjasama dalam kemajuan suatu negara. Ada kepala negara yang memeimpin negara, ada warga yang mempunyai bakat dan kemampuan satu sama lain, di bawah mereka ada kelompok yang membantu pekerjaan warga tersebut dan mereka dibantu oleh kelompok lain dan seterusnya. Jadi, sistem ini mirip piramida. Bagian puncak piramida adalah kelas penguasa. Di bawahnya adalah kelompok tentara yang membantu kepala negara. Barulah pada tatanan berikutnya ada masyarakat petani, buruh,tukang dan lain-lain yang harus tunduk pada kekuasaan negara.[3]
 II.            Lawan kota utama (mudhaddah al-madinah al-fadhilah).
Al-Farabi juga mengungkapkan lawan dari negara utama dan membaginya menjadi empat:
A.    Kota bodoh (al-madinah al-jahilah), yaitu kota yang tidak pernah mengenal kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tidak pernah terlintas dalam hatinya. Kebahagiaan menurut mereka hanyalah sebatas pemenuhan hidup seperti makanan, minum, pakaian, tempat tinggal.[4]
B.     Kota fasik, yaitu kota yang penduduknya mengetahui apa yang dikrtahui oleh kota utama namun tidak mau melaksanakannya. Mereka ini seperti negara teori murni. Mereka tahu tentang Allah, kebahagiaan, dan akal aktif tetapi enggan melaksanakannnya bahkan berperilaku seperti kota bodoh.
C.     Kota merosot (al-madinah al-mutabaddilah), yaitu kota yang awalnya berpandangan sepeti pandangan kota utama. Tetapi pandangan hidup dan menyimpang mendominasi kota ini.
D.    Kota sesat (al-madinah adh-dhallah), yaitu kota yang penduduknya memiliki pandangan yang salah tentang Tuhan kebenaran. Para pemimpinnya menipu penduduknya dengan ucapan dan tingkah lakunya dengan mengklaim bahwa ia mendapat wahyu.
Setelah al-Farabi, muncullah tokoh lain yakni Al-Mawardi. Al-Mawardi berasumsi bahwa negara terbentuk karena kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Pendapat ini sebgaimana diungkapkan oleh pendahulunya, yakni al-Farabi dan Ibnu Al-Rabi’. Kelemahan manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan keberagaman dari sisi bakat, pembawaan, kecenderungan alami dan kemampuan mendorong manusia untuk baersatu hingga akhirnya membentu sebuah negara.[5]
Selain itu, al-Mawardi juga mengungkapkan sistem pemerintahan Islam. Kala itu, ia hidup di masa Abbasiyah II dalam fase kemunduran dan kehancuran. Menurutnya, imamah dilembagakan untuk mengganti kenabian (nubuwwah).[6] Perlembagaan imamah adalah fardhu kifayah menurut ijma’ para ulama. Pelembagaan imamah inibertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat
Selanjutnya, al-Mawardi menjelaskan prosedur pemilihan imam. Perangkat yang dibutuhkan dalam pemilihan imam adalah sebagai berikut:[7]
                   I.            Para pemilih (ahl al-ikhtiyar). Mereka adalah orang-orang yag memilih imam untuk umat.
                II.            Para imam (ahl-imamah). Mereka adalah para imam yang dipilih oleh para pemilih.
Al-Mawardi juga menegaskan bahwa ada dua proses pemilihan imam:[8]
                                                       I.            Proses pemilihan dilakukan oleh ahl al-halli wa-l-’aqdi (wakil rakyat);
                                                    II.            Penunjukan atau pemilihan dari imam sebelumnya.
Dalam pemilihan ini, al-Mawardi menjelaskan bahwa pemilihan diawali degan persyaratan calon imam. Setelah ada persyaratan, para calon yang memenuhi syarat diminta kesediannya. Namun dalam hal ini, al-Mawardi menolak adanya pemaksaan karena pada dasarnya kepala negara mrerupakan kontrak sosial antara kepala negara dengan rakyat yang harus dilakukan atas dasar kerelaan. Maka setelah dilakukan pemilihan, diadakn kontrak sosial antara imam dan para rakyat dan dilakukan baiat.[9]
Menurutnya, rakyat diwajibkan untuk menghormati dan mentaati imam selama masih menjalankan kewajibannya. Akan tetapi, rakyat berhak untuk tidak mentaati imam bahkan melepaskan imam dari kedudukannya apabila[10]:
                I.            Berbuat kezaliman dan tidak sesuai dengan ajaran agama
             II.            Kehilangan salah satu organ pancaindera.
          III.            Kehilangan kontrol pemerintahannya setelah dalam kawalan musuh atau dalam tawanan.
Ulama zaman kontemporer juga mengemukakan pendapatnya tentang negara. Salah satunya adalah Fazlur Rahman. Ulama yang lahir di India tanggal 21 September 1929 ini juga mengungkapkan konsepsinya tentang negara. Dia menegaskan pentingnya agama dalam suatu negara dalam pernyataannya,”antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan.”[11] Meskipun dia tidak terlalu menyatakan bahwa al-Quran mengajarkan tenang ketatanegaraan namun tampaknya ia lebih mengakui adanya nilai-nilai etika dalam al-Quran.
Selajutnya ia juga menjelaskan bahwa Islam memerintahkan agar persoalan umat diselesaikan dengan konsep syura atau konsultasi timbal balik. Nilai-nilai dalam syura dijadikan dasar penyelenggaraan negara menurut Fazlur Rahman. Syura disini juga diartikan sebagai nasihat timbal balik melalui diskusi bersama, selain meminta nasihat kepada orang lain, sebagauman yang terjadi dahulu antara khalifah dan ahl al-halli wa-l-‘aqdi.

2.      Negara menurut Islam
Islam telah mengajarkan seluruh aspek kehidupan yang telah diwahyukan dalam al-Quran dan sunnah, termasuk dalam konsep ketatanegaraan. Nilai-nilai negara yang diajarkan dalam Islam yaitu: musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, dan konsep hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah ma’a an-nas.
Nilai yang paling fundamental dalam pemerintahan Islam adalah musyawarah atau syura. Kewajiban seorang penguasa adalah mengemukakan undang-undang Allah. Udan-undang yang diturunkan oleh Allah berupa al-Quran dan  Sunnah. Di dalam al-Quran dijelaskan sifat-sifat orng mu’min yang terkandung dalam surat asy-Syura ayat 38. Salah satu nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah penyelesaian masalah melalui musyawarah. Menurut al-Maududi, ayat ini menjelaskan tentang ciri masyarakat Islam yang menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan  bersama dengan cara musyawarah.[12] Rasulullah saw. juga memberikan contoh untuk bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.
Nilai berikutnya adalah keadilan. Keadilan adalah nilai pokok berikutnya. Islam memerintahkan agar berlaku adil terhadap sesama umat Muslim atau terhadap musuh. [13] Secara umum keadilan adlah melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang telah diwajibkan oleh-Nya dan rasul-Nya. Islam  juga melarang kezaliman dan mengharamkannya bahkan mengancam bagi siapa saja yang berbuat zalim.
Masyarakat Muslim diperintahkan untuk saling memberi nasihat satu sama lain dan membentuk kelompok yang menyerukan kepada kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan. [14] Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan pertolongan satu sama lain. Jadi Islam selain mengatur urusan kehidupan pribadi, juga mengatur urusan pergaulan dan pemerintahan negara dengan dikemukakannya nilai-nilai di atas.

DAFTAR PUSTAKA
Al-Bahansawi, Salim, Wawasan Sistem Politik Islam, terjemahan oleh Mustolah Maufur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996
Amiruddin, Hasbi, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, Yogyakarta:UII Press, 2007
Iqbal, Muhammad dan Amin Husen Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2010
Muhammad, Ali Abdul Mu’ti,Filasfat Politik antara Barat dan Islam, ditrjemahkan oleh Rosihan Anwar, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
Tim Kajian Ilmiah Arbituren 2007, Simbiosis Negara dan Agama Reaktualisasi Syariat dalam Tatanan Kenegaraan, Kediri: Purna Siswa Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo, 2007





[1] Ali Abdul Mu’ti Muhammad,Filasfat Politik antara Barat dan Islam, ditrjemahkan oleh Rosihan Anwar, Bandung, CV Pustaka Setia, 2010, hal 353
[2] Ibid, hal 359
[3] Muhammad Iqbal dan Amin Husen Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2010, hal 12
[4] Ali Abdul Mu’ti Muhammad, op.cit, hal.361
[5] Ibid, hal. 366
[6] Muhammad Iqbal dan Amin Husen Nasution,op.cit, hal.17
[7]  Ali Abdul Mu’ti Muhammad, op.cit, hal. 371
[8] Ibid, hal.372
[9] Ibid, hal. 376
[10] Ibid
[11] Hasbi Amiruddin,  Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, Yogyakarta:UII Press, 2007, hal. 80
[12] Tim Kajian Ilmiah Arbituren 2007, op.cit, hal 61
[13] Ibid, hal. 65
[14] Salim Al-Bahansawi, Wawasan Sistem Politik Islam, terjemahan oleh Mustolah Maufur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996, hal 60



  

0 Comments:

Peran Indonesia dalam Keanggotaan Tidak Tetap di Dewan Keamanan PBB 2007-2008

1/26/2016 04:11:00 pm Ikhalid "Ian" Rizqy Al Raihan 0 Comments

Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008. Ini merupakan yang ketiga kalinya setelah periode 1973-1974 dan 1995-1996. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB merupakan wujud kepercayaan dunia internasional atas upaya Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, demokratisasi di tanah air, pemajuan hak asasi manusia, sikap moderat dan berbagai indikator lain.
Untuk menjaga perdamaian dunia, Indonesia memiliki komitmen untuk terus memperkuat forum multilateral dengan mengutamakan dialog, inklusif, kemitraan dan multilateral. 
Adapun isu-isu penting yang dibahas saat itu di DK PBB adalah:
1.      Isu Myanmar
Isu ini timbul menyusul aksi kekerasan oleh aparat Myanmar terhadap para pendeta Budha yang melakukan aksi  protes damai di Yangon dan di kota lainnya. Menanggapi  isu Myanmar ini, Prof. Ibrahim Gambari, Special Adviser to the Secretary General on Myanmar, mengadakan pertemuan dengan Daw Aung San Suu Kyi, Jendral Than Swe dan pejabat pemerintah lain pada tanggal 29 September 2007. Sepulang dari Myanmar, Prof. Gambari mengadakan briefing kepada anggota DK PBB pada tanggal 29 September 2007. Beliau menyampaikan pentingnya sustained engagement oleh PBB terhadap Myanmar dengan dukungan internasional khususnya negara-negara tetangga.
Kunjungan berikutnya diadakan pada tanggal 13 Oktober 2007  ke Myanmar oleeh Prof. Gambari. Beliau bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintah Myanmar. Dalam kunjungan ini, Prof. Gambari menyerukan penyusunan konstitusi bersifat all-inclusive dan demokratis, kerjasama dengan ILO dalam pengaturan tenaga kerja dan kemudahan akses bagi PBB dan organisasi lain ke Myanmar.
Dalam Sidang Umum PBB tanggal 20 November 2007, resolusi disahkan mengenai HAM di Myanmar setelah melalui pemungutan suara. Dalam pemungutan suara, negara-negara ASEAN berbeda pendapat. Indonesia sendiri memilih abstain dalm pemungutan suara tersebut.
Dalam kasus Myanmar, Indonesia mendukung aksi PBB untuk menyelesaikan isu ini. Indonesia mendukung penuh langkah-langkah Prof. Ibrahim Gambari untuk menyelesaikan konflik di Myanmar melalui dialog. Indonesia bersama anggota ASEAN lainnya menyatakan keprihatinan terhadap isu ini. Dalam KTT ASEAN ke-13 di Singapura, Indonesia menegaskan posisi PBB yang diwakili Prof. Gambari di Myanmar. Indonesia bahkan menekankan perlunya ASEAN memperkuat koordinasi dengan PBB dan China dengan harapan lahirnya demokratisasi dan perbaikan situasi HAM. Indonesia memandang  ASEAN harus melakukan engagement terhadap Myanmar  dan mengambil tindakan proaktif. Secara bilateral, Indonesia berkeinginan untuk berbagi pengalaman dalam menjalani proses transformasi yang berat dari military-dominated government menjadi negara demokrasi. Indonesia juga mendukung pembentukan Group on Friends of the Secretary General-Myanmar. Terakhir, Indonesia berprinsip kerja untuk membantu Myanmar alih-alih mengisolasi dan menjajaki gagasan Myanmar mengenai pertemuan informal agar tercipta interaksi langsung dengan negara-negara kunci.
2.      Isu Sudan/Darfur
isu Sudan terdiri dari masalah Sudan Selatan dan Darfur. Pihak PBB sendiri telah mengadakan UNMS (United Nations Mission in the Sudan) untuk mendukung pelaksanaan Comprehensive Peace Agreement (CPA) di Sudan Selatan. Sedangkan inti masalah Darfur mencakup aspek politik, sanksi, peacekeeping, tuntutan International Ciminal Court (ICC) kemanusiaan.
PBB sendiri telah melakukan berbagai langkah dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Dari aspek politik, PBB bersama Pemerintah Sudan melakukan kebijakan agar tercipta perdamaian dengan dorongan utusan PBB, Jan Eliasson, dan mediator Uni Afrika, Salim Salim. Proses politik berlanjut  dengan penyelenggaraan konferensi internasional tentang Darfur pada 27 Oktober 2007. Namun hal ini belum ada hasil signifikan karena ketidakhadiran 6 pihak bertikai, terutama Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM), dua kelompok berpengaruh. Sanksi juga telah dijatuhkan PBB kepada pihak pemberontak berupa asset freezing dan travel ban.
Indonesia sendiri memandang bahwa upaya politik untuk menjamin berjalannya peradamaian dan pelaksanaan peacekeeping harus berjalan paralel. Indonesia juga mendorong agar Sudan berkesempatan menyelenggarakan peradilan sendiri. Selain itu, Indonesia memandang penting peran Pemerintah Sudan untuk menjamin proses perdamaian dan berkonsultasi dengan Pemerintah Sudan serta mendorong proses tersebut agar bersifat inklusif.
3.      Isu Lebanon
Konflik ini telah dimulai sejak tahun 1978 dan meledak lagi pada tanggal 12 Juli 2006 lantaran dua tentara Israel diculik dan 8 lainnya dibunuh di Lebanon Selatan. Hal inilah yang memicu Israel melakukan agresi militer sejak 13 Juli-13 Agustus 2006 yang banyak menewaskan warga sipil.
PBB telah menempuh berbagai langkah untuk menyelesaikan konflik ini. DK PBB telah memperpanjang mandat UNIFIL tanggal 11 Agustus 2006 dan menetapkan gencatan senjata. Pada 29 Agustus 2007, DK PBB mengadakan open debate bertema “The Situation in the Middle East, including the Palestinian Question”. Indonesia dalam forum ini menekankan perlunya dialog dan rekonsiliasi di Lebanon. DK PBB juga mengutuk keras serangan teroris di Beirut pada 19 September 2007 yang menewaskan anggota parlemen Lebanon, Anthoine Ghanem, dan menyerukan untuk menghentikan intimidasi terhadap seluruh warga Lebanon. Pada 10 Desember 2007, DK PBB mengadakan konsultasi bertema “The Situation in the Middle East (Lebanon)”. Dalam forum ini, DK menyetujui Presidential Statement (PRST) yang menyerukan kutukan terhadap serangan teroris yang menewaskan Jenderal Francois el-Hajj dan rekonsiliasi nasional.
Indonesia juga turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di Lebanon. Indonesia mengirimkan 850 personil untuk bergabung dalam pasukan PBB di bawah naungan UNIFIL. Indonesia juga menegaskan pentingnya pihak yang bertikai untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon. Selain itu, Indonesia menekankan agar proses perdamaian tidak hanya bergantung pada pasukan internasional PBB, namun juga ada kesatuan politik nasional di Lebanon. Indonesia menyerukan agar dibentuk komitmen dari seluruh pihak bertikai agar rekonsiliasi dapat tercapai sehingga tercipta negara Lebanon yang damai dan bersatu.

            

0 Comments:

Deklarasi Islamabad, Bukti Nyata Islam Menentang Terorisme

1/19/2016 01:45:00 pm Ikhalid "Ian" Rizqy Al Raihan 0 Comments

Deklarasi Islamabad merupakan pernyataan yang dikeluarkan dalam seminar Internasional bertemakan “The Role of Religious Leadership in Fight against Terrorism and Rejection of Sectarianism” (Peran Pemuka Agama dalam Menangkal Terorisme dan Sektarianisme). Seminar internasional ini diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015 di Islamic International University of Islamabad (IIUI), Pakistan.
Seminar ini membahas tentang pentingnya peran pemuka agama dalam menangkal terorisme dan ekstremisme. Seminar juga menekankan pentingnya pendekatan yang komperhensif dalam menanggapi aksi terorisme. Tujuannya adalah menegaskan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat untuk seluruh alam, mengukuhkan ajaran perdamaian dalam Islam dan menjawab stigma negatif tentang Islam yang dianggap sebagai teroris dalam kacamata Barat. Berikut adalah isi Deklarasi Islamabad yang dibacakan oleh Presiden IIUI, Prof. Dr. Ahmad Yousif Al-Draiweesh, sebagaimana dilansir dari hidayatullah.com
“Deklarasi Islamabad”
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dunia Islam saat ini tengah mengalami gelombang aksi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta dengan berbagai dalih pembenarannya.
Sebagai rasa tanggung jawab Universitas Islam Internasional untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Islam dan penyimpangan paham yang dialami oleh umatnya baik yang berada di Timur maupun Barat dari aksi terorisme, International Islamic University (IIU) – Islamabad menggelar seminar Internasional bertemakan (Peran Pemuka Agama dalam Menangkal Terorisme dan Sektarianisme), kerjasama antara lembaga Muslim League Word/Rabithah al-‘Alam al-Islami (MLW) selaku lembaga yang memiliki perhatian terkait problematika umat Islam, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Mohsin Al Turki, dan IIUI di bawah kepemimpinan Presiden Prof.  Dr. Ahmed  Yousuf Al-Draiweesh dan Rektor Prof. Dr. Masoon Yasinzai,  bertempat di kampus lama IIUI Faisal Masjid – Islamabad.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah tokoh agama terkemuka dunia, para ilmuan, stakeholders, decision makers, pemikir dan kalangan media.
Seminar ini telah membahas berbagai topik penelitian dan mengeluarkan beberapa poin pernyataan sebagai berikut:
Pertama: Para peserta seminar mengapresiasi upaya IIUI yang diprakarsai oleh Lembaga Dialog Muhammad Iqbal (under bow IIUI), dalam pelaksanaan seminar ini karena urgensinya dalam menghadapi situasi sulit yang dialami oleh umat Islam saat ini, dan upayanya dalam menghadirkan para ilmuwan, pemikir terkemuka serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi secara terbuka.
Kedua, seminar menyambut hangat kehadiran Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Mohsin At-Turki, Sekjen MLW dan partisapsi aktifnya dalam memberikan arahan seminar sehingga membantu keberhasilan seminar dalam pencapaian tujuannya, sebagaimana seminar juga memberikan penghargaan kepada Presiden Pakistan Mr. Mamnoon Hussain yang juga selaku pemimpin tertinggi IIUI atas dukungan, supervisi dan perhatiannya terhadap seminar ini.
Ketiga: Seminar menekankan bahwa aksi terorisme adalah suatu fenomena yang tidak terkait dengan Islam baik sedikit ataupun banyak. Karena ia bertentangan dengan ajaran Islam yang benar yang menyerukan kepada kasih sayang, penuh kebijaksanaan, petuah yang baik, ajakan bertoleransi, berdialog, hidup berdampingan secara damai, sikap  santun dan ahlak mulia.
Keempat, Seminar telah mengkaji beberapa faktor penyebab terjadinya aksi terorisme di tingkat global, diantaranya yaitu: ketidakadilan dan standar ganda dalam penanganan isu-isu yang terkait dunia Islam, ketidakadilan dan ketidakmampuan dalam melindungi kalangan yang tertindas, ketidakpedulian terhadap pemberlakukan politik tirani, embargo, pemiskinan, pembunuhan tanpa adanya proses pengadilan yang seharusnya, panatisme paham/mazhab tanpa mengindahkan ajaran Islam yang memandang manusia secara sama; dimana tidak terdapat keutamaan bangsa arab atas bangsa lainnya kecuali karena faktor ketakwaan,  dimana hal tersebut juga bertentangan dengan konsep ukhuwah islamiyyah yang merupakan landasan dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh alam semesta hingga menjamah Selatan Perancis selama 200 tahun, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah terdengar dalam catatan sejarah adanya tindakan permusuhan, terorisme dan penumpahan darah, justru yang tampak adalah suatu role of model dari tumbuhnya sikap kasih sayang dan toleransi antara para pemeluk agama dan sesama anak manusia.
Kelima, seminar menyimpulkan bahwa diantara efek negatif dari aksi terorisme adalah merebaknya tragedi pembantaian, konflik bersenjata dan tindakan kekerasan bahkan antar kelompok umat Islam sehingga melemahkan kekuatan umat Islam sendiri dan membuka pintu  para musuh Islam untuk menodai Islam, termasuk munculnya fenomena Islamophobia yang melanda dunia Barat adalah sebagai akibat dari aksi terorisme yang memberikan image negatif bagi muslim minoritas yang berada di negara barat.
Keenam: Seminar memberikan peringatan bahwa musuh-musuh Islam baik di Timur dan di Barat tengah berupaya memanfaatkan tindakan ekstrem yang dilakukan oleh individu lalu dituduhkan kepada sekelompok golongan umat Islam secara tidak benar untuk melancarkan makar dan merusak umat Islam serta menebarkan sikap saling benci di dalamnya sehingga kesatuan umat Islam menjadi tercerai berai.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari bahaya negatif dari terorisme, seminar memberikan suatu rekomendasi sebagai berikut:
Bahwa para pemuka/pemimpin agama yang memiliki kekuatan dalam menggerakkan massa atau memiliki pengaruh, kiranya harus melakukan beberapa peran berikut:
Menolak segala aksi terorisme baik dari sisi pemahaman, wasilah dan tujuan, serta menganggapnya sebagai suatu tindakan yang diluar ajaran Islam.
Menolak setiap seruan untuk bersikap fanatik dan sektarian yang dapat menyulut terjadinya konflik pemikiran dan muaranya berakibat kepada munculnya konflik senjata, saling bunuh, saling benci dan bukan saling pemahaman, toleransi dan kooperatif.
Mengadopsi metode dakwah yang baru dan didasarkan pada manhaj Islam ادع إلى سبيل ربك } بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}.artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. An Nahl : 125)
Memfokuskan pada tujuan utama Islam yaitu terwujudnya persatuan dan solidaritas antar umat Islam, sesuai firman-Nya: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} “dan perpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah kalian bercerai berai,” (Q.S Ali-Imran: 103),” dan meyakini bahwa kebesaran Islam hakikatnya adalah karena kemampuannya dalam menghilangkan rasa benci dan permusuhan di antara pihak-pihak yang tengah bertikai dan menggantikannya dengan bersemainya sikap toleransi, lemah lembut, saling menolong, cinta dan persaudaraan serta nilai inilah yang sesunguhnya menjadi kekuatan dan keagungan Islam serta magnet bagi orang-orang untuk memeluk Islam secara berbondong-bondong.
Para pemuka agama kiranya dapat memulai dari dirinya untuk meninggalkan sikap kebencian, fanatik, segala hal yang dapat menyulut atau memprovokasi aksi terorisme, dan menyerukan kepada kesatuan kata/kalimatun sawa, berpartisipasi aktif dalam pertemuan secara berkala dan terorganisir untuk menyebarkan pemahaman Islam yang benar, serta membentengi kaum pemuda muslim dari penyimpangan pemikiran dan perang kebudayaan. Terkait dengan hal ini, IIUI sebagaimana biasa selalu menyambut baik setiap usaha mulia pihak manapun yang ditujukan untuk melayani kepentingan Islam dan umatnya.
Seminar menyerukan kepada para penguasa/pemimpin negara Islam untuk sesegera mungkin mengambil inisiatif menyatukan kembali umat dan menghilangkan perbedaan politik yang telah melemahkan kekuatan internal umat dan berkonsentrasi untuk mengatasi problema keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, penyakit dan upaya memajukan bangsa.
Seminar memberikan apresiasi atas peran Kerajaan Arab Saudi melalui Raja Salman bin Abdul Aziz yang telah mendirikan Institut Internasional untuk Kontra-Terorisme di bawah pengawasan PBB. Dan IIUI menekankankan komitmennya untuk bekerjasama dengan Institut tersebut dengan menyediakan para ahli untuk kesuksesan misinya.
Seminar juga menekankan pentingnya distribusi dan akselerasi hasil seminar kepada para pemimpin media di seluruh dunia muslim untuk kiranya dapat menggunakan metode penyebaran kebencian, provokasi, dan konflik sektarian sehingga media tidak menjadi instrumen penyulut aksi terorisme.
Seminar menekankan pentingnya kerja sama antara universitas, civitas akademi, lembaga keagamaan, dan organisasi massa lainnya untuk memerangi terorisme, ekstremisme, takfir dan pengrusakan dengan cara melakukan pertemuan, seminar dan berbagai acara ilmiah lainnya.
Seminar merekomendasikan untuk dibentuknya sebuah komite khusus untuk menindaklanjuti implementasi dari deklarasi ini, lalu mensosialisasikannya secara luas serta menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa dunia.

http://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2015/11/27/84030/universitas-islam-internasional-islamabad-gelar-seminar-peran-agama-tangkal-terorisme.html

0 Comments: